Hukum Kepailitan

Buku Hukum Kepailitan ini awalnya terbit ketika hukum kepailitan masih diatur dalam Failissement Verordening Stb 1905 No.217 jo Stb 1906 No. 348. Kemudian, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun 1998 dilakukan pembaharuan hukum kepailitan dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu No.1 Tahun 1998) tentang pembaharuan hukum kepailitan. Akhirnya, Perpu …

Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer dan K…

Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan hingg…

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Di dalam buku ini dijelaskan berbagai hal yang menjadi substansi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana menjadi substansi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hingga aturan pelaksanaannya maupun Pasal terkait dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan…

Filsafat Politik Melayu

Tidak banyak politisi Indonesla punya waktu untuk menulls buku, Jangankan buku, artikel populer pun jarang lahlr dari mareka, Bung Salah R Doulay Inl tampaknya ingin menunjukkan bahwa anggapan Itu tidak talalu benar, Maka karya ini adalah salah satu buktinya," (Ahmad Sylifil Maarlf/Guru Bawir FlIsafat Sejaraft UnlvanItas Neprl Yogyaluirta) "Pernikiran politik Islam (fiqh siyasah) berkembang dl…

Suara Publik Bergaung di MK

Di tengah pertarungan dalil dan bukti di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi antara tiga tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, publik juga menyuarakan kegelisahan mereka melalui “amicus curiae” atau pandangan para sahabat pengadilan. Setidaknya 51 pihak, baik perorangan, perkumpulan akademisi, organisasi advokat, seniman, pemerhati pemilu dan demokr…

Keadilan Elektoral di MK: Refleksi Putusan MK Soal Hasil Pilpres 2024

Buku ini berisi kumpulan refleksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus permohonan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan Ganjar-Mahfud. Para ahli yang terlibat dalam penyusunan refleksi ini memilih perspektif yang saling berbeda namun bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu: (i) kewenangan Mahkamah Konstitusi da…

Antara Hukum dan Politik: Membedah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Buku ini memuat perdebatan mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Perdebatan yang disajikan tak melulu hukum, namun juga politik, etika dan psikologi. Buku ini juga dilengkapi dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi dalam memandang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, serta diakhiri dengan beberapa catatan t…

Kinerja Baznas Dalam Pembangunan dan Model Pemberdayaan Masyarakat

Problem kemiskinan sampai saat ini belum juga menemukan solusi yang tepat bagi tatanan pemerintah nasional maupun internasional. Membangun dan meningkatan kesejahteraan masyarakat di samping dengan peningkatan ekonomi, juga perlu didukung oleh pembangunan bidang kesehatan masyarakat agar kegiatan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Buku ini menyajikan bebe…

Komunikasi Media Massa

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-02-4388-2

Deskripsi Fisik

viii, 73 halaman; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

302.23 Rol k

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-218-446-6

Deskripsi Fisik

xiv, 268 hlm.; 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Sad h